DPR Didesak Segara Sahkan RUU Penyiaran TV Digital

 

siaran tv digital

JAKARTA– Pengamat Politik Maksimus Ramses Lalongkoe mendesak DPR RI segara mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran menjadi Undang-Undang. Pasalnya RUU Penyiaran ini betul-betul penting bagi masyarakat, bangsa dan negara apalagi pembahasannya telah masuk tahun ke-15.

“Aku pikir kali ini RUU Penyiaran seharusnya langsung diresmikan menjadi Undang-Undang. RUU Penyiaran ini betul-betul penting bagi masyarakat, bangsa dan negara sehingga tidak ada alasan lagi DPR membatalkan peresmian RUU ini menjadi UU,\” kata Ramses di Jakarta, Jumat (15/9/2017).

Berdasarkan Ramses pembahasan dan revisi RUU Penyiaran ini berlangsung selama 14 tahun malahan sekarang menjelang tahun ke 15. \”Kan agak aneh, RUU Penyiaran inikan dibahas selama 14 tahun kini masuk tahun ke 15 namun belum juga menjadi Undang-Undang,\” ujarnya.

Ramses minta janji politik DPR terutama lebih-lebih Badan Legislasi (Baleg) DPR RI untuk seketika merampungkan harmonisasi RUU Penyiaran, sehingga segara dibawa ke paripurna untuk diresmikan menjadi Undang-Undang.

Penegesahan RUU Penyiaran menjadi Undang-Undang Penyiaran sungguh-sungguh penting bagi masyarakat, bangsa dan negara sehingga tak terjadinya monopoli kepemilikan frekuensi publik. \”RUU ini baik sehingga tak terjadi monopoli kepemilikan frekuensi publik, negara wajib mengelolanya demi kemakmuran rakyat,\” tegas Dosen Universitas Mercu Buana Jakarta ini.

Sebelumnya Fraksi Hanura mengadakan pembicaraan dengan tema \”Apa Isu RUU Penyiaran\”. Forum pembicaraan ini menghardikan sejumlah narasumber yaitu, Ir. Nurdin Tampubolo, MM (Ketua Fraksi Partai Hanura DPR RI), Rudiantara (Menteri Komunikasi dan Informatika), Ir. Syafrullah (Direktur Teknik TVRI), dan Eris Munandar (Ketua Asosiasi TV Indonesia).

Ketua Asosiasi TV Indonesia, Eris Munandar dalam dalam pemaparannya menegaskan RUU Penyiaran ini telah sepatutnya tahun ini telah diresmikan menjadi Undang-Undang Penyiaran. Karena kata Eris pembahasan dan revisi kepada RUU Penyiaran berlangsung selama 14 tahu

\”Apabila RUU Penyiaran tidak diresmikan kali ini karenanya ini {adalah musibah paling besar di Indonesia Karena telah 14 tahun revisi tidak selesai juga,\” kata Eras.

Dia senada juga dikatakan Ketua Fraksi Partai Hanura, Nurdin Tampubolon. Selain membeberkan rencananya RUU Penyiaran ini akan diresmikan pada 20 September 2017 akan datang dan berkeinginan paripurna menyetujuinya menjadi Undang-Undang. \”Rencananya RUU Penyiaran ini {diresmikan  pada 20 September 2017 akan datang dan kita mau paripurna menyetujuinya menjadi Undang-Undang,\” kata Nurdin.

 

Baca Juga: Apa itu TV Digital?

 

Seperti dilansir sebelumnya Komisi I DPR RI sudah menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran. Rancangan Undang-Undang Penyiaran ini rencananya akan langsung dibawa ke rapat Paripurna DPR RI pada akhir masa sidang September 2017 untuk dilegalkan menjadi Undang-Undang.

RUU Penyiaran ini yakni substitusi Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 dan menjadi landasan utama progres migrasi cara penyiaran TV  analog menjadi digital. Sebelumnya juga pembahasan RUU Penyiaran ini terjadi polemik alot terutama berhubungan dengan operator pengelola infrastruktur migrasi atau pengalihan dari frekuensi analog ke siaran tv digital.

Lewat itu juga untuk menghindari terjadi monopoli di kalangan swasta, karenanya pengelolaan multipleksing diserahkan terhadap multiplekser tunggal atau single mux operator. Single Mux bertujuan untuk menghemat spektrum frekuensi sehingga melahirkan komputerisasi deviden yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

RUU ini pula negara dan masyarakat mendapatkan benefit serta mengembalikan wewenang pemerintah untuk mengelola industri penyiaran yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3, bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnnya diatur oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat termasuk frekuensi yang yakni milik publik mesti dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Sumber : http://breakingnews.co.id/read/dpr-didesak-segara-sahkan-ruu-penyiaran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *